Studi Ketersedian Sarana dan Prasarana Perumahan Graha Youtefa di Kelurahan Waena Kota Jayapura
DOI:
https://doi.org/10.58169/jwikal.v3i2.491Keywords:
Housing, Facilities, InfrastructureAbstract
Fulfilling the need for housing, the suitability of the existing conditions of housing infrastructure in Waena Village, Heram District, Jayapura City need to be considered in order to meet certain standards for the need for a decent, healthy, safe and comfortable place to live. The methods used in research are survey methods and case methods (case studies). The type of research used is quantitative and descriptive qualitative research. Meanwhile, the quantitative approach results from the public's perception that the condition of the availability of facilities and infrastructure at the Graha Youtefa Housing Complex is >40-70% "good". Meanwhile >20-40% stated that the facilities and infrastructure at the Graha Youtefa housing complex were "not good". So that in future development of a safe and comfortable residential environment, it is necessary to pay attention to adequate infrastructure in accordance with applicable regulations.
References
Budiharjho1998:148 Kawasan Perumahan
Departemen Pekerjaan Umum. 2006. Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh Penyangga Kota Metropolitan. Jakarta
Frick, H. dan Suskiyatno. 1998. Dasar-dasar Eko-Arsitektur, Konsep arsitektur berwawasan lingkungan serta kualitas konstruksi dan bahan bangunan untuk rumah sehat dan dampaknya atas kesehatan manusia. Yogyakarta: Kanisius.
Gibellin, 2001, Mc Camnt dan Durre 2001 Lingkungan Berwawasan Ekologi Darmiwati, Ratna. 2011. Perencanaan Permukiman Nelayan di Pantai Timur
Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. 2013. Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Mahasiswa.
Keman 2005 Rumah Sehat dan Berwawasan Lingkungan
Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2013, Peraturan Menteri Negara perumahan Rakyat Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Prasarana Sarana, Ultilitas Umum Perumahan Tapak yang di bangun oleh pengembang, Jakarta; Sekertariat Negara.
Kementrian Permukiman dan Prasarana Wilayah.2001. Keptusan Menteri Pemukiman dan prasarana wilaya No. 534/KPTS/M/2001 Tentang Pedoman Penentuan Standar Pelayanan Minimal, Jakarta: Sekertariat Negara.
Khadiyanto, 2015 Sarana prasara penunjang kawasan.
Kirmanto, J. 2002. Pembangunan Perumahan dan Permukiman Yang Berwawasan Lingkungan Strategis dalam Pencegahan Banjir di Perkotaan. Makalah disampaikan pada Seminar Peduli Banjir “Forest”; Jakarta Tanggal 25 Maret 2002.
Koestoer 1995, Parwata dan Van der Zee, 1986. Konsep Permukiman Mulyana, 2009 Bentuk – bentuk Kelayakan Permukiman
Komarudin. 1997. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman.
Komisi WHO Mengenai Kesehatan dan Lingkungan. 2001. Di dalam: Kusnanto H, Editor. Planet Kita Kesehatan Kita. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, p. 279.
Kostof, 1991:43 Standar Pelayanan Sarana prasarana Permukiman Dedy.2010 Konsep Penataan Kawasan Kelayakan Permukiman Budhiharjo, Susanto; 1999
Kota Jayapura Dalam Angka 2020 Tingkat kepadatan penduduk Kota Jayapura 10 Tahun lalu
Penting Dalam Konsep Sustainabel Development). Jurnal Program Studi Arsitektur.Universitas Sumatera Utara
Peraturan Daerah Papua No 5 tahun 2008.Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jayapura. Permukiman
Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman. 2011. Skema Sistem Sarana dan Prasarana. Kementrian PU
Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kota Jayapura (RTBL).2007-2027 Siagian I. 2005. Bahan Bangunan Yang Ramah Lingkungan (Salah Satu Aspek
SNI 03-1733-2004 Tentang Tata Cara Perencanaan Lingkungan Perumahan SPM PU No. 534 Tahun 2001 Tentang Pedoman Standar Pelayanan Minimal.
Sukamto. 2004. Rumah dan Lingkungan Sehat: Pegangan untuk kader dan pendamping masyarakat. Yogyakarta: Yayasan Griya Mandiri.
Surabaya. Jurnal Arsitektur. Universitas Merdeka Surabaya.
Undang-undang RI No 32 Tahun 2009.Tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-undang RI No 26 Tahun 2007.Tentang Peraturan Penataan Ruang.
Undang-undang RI No 4 Tahun 1992.Tentang Perumahan dan Pemukiman. Undang-undang RI No 1 Tahun 2011. Tentang Perumahandan Kawasan
Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Yayasan Real Estate Indonesia. Jakarta: PT. Rakasindo.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
Copyright (c) 2024 Yoseph Aitrem, Deasy Widyastomo, Tommi Tommi, Monita Yessy Beatrick, Juliani Wairata
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
